Mulai 1 November 2026, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di platform marketplace. Kebijakan ini menandai berakhirnya masa relaksasi penundaan yang dijadwalkan usai pada 31 Oktober 2026.

Melalui regulasi ini, tarif PPh Final sebesar 0,5 persen tidak mengalami kenaikan, melainkan berubah metode pemungutannya. Pelaku UMKM tidak lagi menyetor pajak secara mandiri. Platform marketplace akan bertindak langsung sebagai pemungut yang memotong 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet) transaksi, menerbitkan bukti potong, hingga melaporkannya ke otoritas pajak.

Pemerintah menjamin batas aman omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta per tahun tetap berlaku. Pemotongan otomatis oleh sistem lokapasar baru akan aktif ketika akumulasi pendapatan kotor sebuah toko telah menembus ambang batas tersebut. Skema ini dirancang agar pelaku usaha bisa tetap fokus pada penjualan tanpa dibebani birokrasi pelaporan yang rumit.

Meski menawarkan kepraktisan administrasi, implementasi aturan ini memicu sorotan tajam. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa pemotongan yang diambil dari omzet kotor berisiko memukul UMKM yang beroperasi dengan margin keuntungan tipis.

Tantangan terbesar lainnya terletak pada sinkronisasi data. Infrastruktur pemungutan marketplace dituntut harus terintegrasi sempurna dengan NIK dan NPWP penjual. Tanpa akurasi pencatatan riwayat transaksi lintas platform, UMKM sangat rentan terkena beban pajak berganda.

Rizal memproyeksikan, jika penerapan pemungutan ini memicu lonjakan biaya operasional atau memaksa pedagang menaikkan harga jual, pasar akan merespons dengan cepat. Pelaku UMKM berpotensi melakukan eksodus dari ekosistem marketplace formal dan mengalihkan fokus penjualannya ke saluran direct-to-consumer atau media sosial guna menghindari sistem potong otomatis.

Hingga saat ini, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pihaknya masih berpegang pada tenggat waktu 1 November 2026, sembari memantau kesiapan teknis dan menunggu arahan final dari Kementerian Keuangan agar kebijakan ini berpihak pada pertumbuhan UMKM tanpa mengorbankan kepatuhan.